Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengubah pola penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Jika pada Pilkades sebelumnya seluruh kebutuhan logistik diadakan secara terpusat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kini pengadaannya diserahkan kepada panitia di masing-masing desa, dengan dukungan anggaran melalui bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa. Perubahan ini berlaku bagi 87 desa yang dijadwalkan memungut suara pada 29 Oktober 2026.
Pemerintah menyampaikan dua alasan: memberi ruang lebih besar kepada desa dan menggerakkan usaha masyarakat lokal. Kedua tujuan itu patut dihargai, dan kami tidak menolak prinsip bantuan keuangan kepada desa. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada kesiapan. Apakah perubahan sebesar ini disertai standar, pendampingan, dan pengawasan yang memadai? Dari informasi yang terpublikasi sejauh ini, kami menilai jawabannya belum meyakinkan.
Pengalihan Tanggung Jawab Tanpa Standar
Kepala DPMD menegaskan bahwa pengadaan logistik sepenuhnya menjadi kewenangan panitia desa, tanpa arahan maupun intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai penghormatan atas otonomi desa (dalam hal ini panitia pilkades desa) , tetapi juga bisa dibaca sebagai pengalihan risiko: ketika tidak ada arahan, tidak ada pula standar yang dapat dijadikan tolok ukur.
Keputusan Bupati Nomor 310 Tahun 2026 mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan. Sejauh yang dipublikasikan, belum terlihat petunjuk teknis tentang standar spesifikasi surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, maupun pedoman rencana anggaran biaya yang seragam. Sebagai pembanding, beberapa kabupaten lain, seperti Temanggung, menerbitkan peraturan bupati khusus yang merinci komponen biaya, tata cara pencairan, dan pertanggungjawaban dana bantuan Pilkades.
Jika alasan di balik kebijakan ini adalah efisiensi anggaran daerah, publik berhak melihat datanya: perbandingan biaya dengan Pilkades sebelumnya dan hasil evaluasi yang mendasari perubahan. Selama data itu belum dibuka, kesan bahwa kebijakan ini dipaksakan sulit dihindari.
Kerawanan Penyelewengan dan Ketimpangan Kualitas
Anggaran Pilkades 2026 tercatat Rp4,6 miliar untuk 87 desa, dibagi menurut jumlah pemilih, dan mengalir lewat dua jalur: bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta pembiayaan yang tetap ditanggung kabupaten. Bagian yang dikelola panitia desa tersebar di puluhan tempat dengan pengawasan yang tidak seragam.
Tanpa standar terpusat, kualitas surat suara, kotak suara, dan atribut pencalonan antar-desa berpotensi timpang, begitu pula honorarium panitia dan pelaksana. Ketimpangan ini berisiko mencederai asas keadilan dan profesionalisme penyelenggaraan pemilihan.
Risiko penyelewengan juga terbuka melalui konflik kepentingan. Pada skema serupa di daerah lain, tanggung jawab pelaksanaan dana dipikul oleh kepala desa atau penjabat kepala desa. Jika polanya sama di Lombok Tengah, publik berhak bertanya bagaimana netralitas dijaga ketika pemegang kas desa mungkin berkepentingan terhadap hasil pemilihan, dan bagaimana kedekatan antara vendor dengan panitia atau tim calon diawasi.
Keamanan Surat Suara dan Jadwal Tanpa Penyangga
Surat suara adalah titik paling sensitif dalam Pilkades. Dahulu proses cetak dapat diawasi di satu tempat; kini berlangsung di banyak percetakan dengan protokol yang belum jelas bagi publik. Siapa yang menjamin jumlah cetak sesuai daftar pemilih? Siapa yang menyaksikan pencetakan? Bagaimana sisa dan surat suara rusak dipertanggungjawabkan?
Semua desa pun membelanjakan kebutuhan yang sama dalam jendela waktu yang sama. Menurut jadwal, pencetakan surat suara berlangsung pada 3–23 Oktober, disusul penandatanganan, pelipatan, dan pengepakan, lalu distribusi ke TPS pada 28 Oktober, sehari sebelum pemungutan suara. Satu keterlambatan cetak saja langsung memangkas hari-hari terakhir. Pembelian terpisah oleh puluhan panitia juga meninggalkan keuntungan efisiensi dari pembelian kolektif.
Beban Ganda dan Kapasitas SDM
Panitia desa seharusnya berfokus pada pemutakhiran data pemilih, keamanan, dan kondusifitas wilayah. Kini mereka juga dibebani administrasi keuangan, tawar-menawar dengan vendor, dan laporan pertanggungjawaban yang rumit. Jika kemungkinan pencairan dana terlambat, panitia terdorong menalangi atau berutang kepada vendor.
Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata bahwa kapasitas sumber daya manusia di setiap desa sangat berbeda. Sosialisasi regulasi yang digelar Pemkab pada Juni lalu memang perlu dicatat, tetapi sosialisasi tidak sama dengan bimbingan teknis pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Memaksakan sistem pengadaan mandiri tanpa bimbingan yang matang sama saja dengan melemparkan panitia desa ke dalam jebakan hukum bahkan sampai dengan konflik internal yang sukar usai sekalipun tanggung jawab kepanitiaan itu selesai.
Tanggung Jawab Kabupaten Tidak Hilang
Peralihan pengadaan tidak menghapus tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kabupaten. Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa membebankan biaya Pilkades pada APBD dan menempatkan pembinaan panitia desa sebagai bagian dari peran kabupaten.
Karena itu, yang betul-betul harus diperhatikan dengan baik adalah logika kerja “tanpa intervensi” tidak boleh berubah menjadi “tanpa pendampingan”.
Jika di kemudian hari terjadi keterlambatan logistik atau salah kelola anggaran, panitia desa terduga harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, namun di waktu yang sama Pemkab tidak boleh menyalahkan desa serta-merta, sebab kebijakan ini lahir dari keputusan kabupaten.
Risiko Sengketa dan Legitimasi Hasil
Kesalahan logistik seperti surat suara kurang, tertukar, atau salah cetak mudah memicu protes dan sengketa hasil, bahkan pemungutan suara ulang yang biayanya bisa melampaui penghematan yang dikejar.
Pilkades tahun ini adalah demokrasi yang paling dekat dengan warga, dan legitimasi hasilnya rentan jika penyelenggaraannya dipertanyakan sejak awal peraturan diatas diterbitkan dan menjadi anjungan panitia di setiap desa.
Tuntutan dan Rekomendasi KAMMI Lombok Tengah
Menjelang hari pemungutan suara, kami mendorong panitia di setiap desa untuk betul-betul terbuka dan bersih dalam mengelola dana yang diberikan dengan mengimplementasikan prinsip efisiensi dan adil merata.
Selain itu kami juga mendesak Pemkab untuk segera menurunkan tim supervisi lintas DPMD, kecamatan, dan Inspektorat untuk mengawal proses distribusi. Kedua, menyiapkan cadangan logistik di tingkat kecamatan untuk menutup kekurangan atau kerusakan. Ketiga, mewajibkan realisasi rencana anggaran biaya dan pengadaan setiap desa, selaras dengan semangat keterbukaan informasi yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain tiga poin di atas, di bagian lain juga yang tidak kalah penting dengan menjamin pendampingan hukum dan administrasi bagi panitia desa selama dan sesudah pemungutan suara. Termasuk mengevaluasi skema ini secara terbuka setelah Pilkades dan menyampaikan hasilnya kepada publik sebelum diterapkan kembali.
Pilkades Serentak 2026 harus berhasil, bukan hanya di atas kertas anggaran, tetapi di TPS pada hari pemungutan suara. Kritik ini kami sampaikan untuk menjaga demokrasi desa, bukan untuk menyerang. Pemerintah boleh memberi desa ruang yang lebih luas, tetapi ruang itu harus disertai standar, pendampingan, dan keterbukaan. Tanpa itu, otonomi yang diberikan akan terasa seperti beban yang dilimpahkan.
