Oleh : Muhamad Ilham,S.H., M.H (Sekbid Sosial Keumataan PP KAMMI)
Ada satu pesan Rasulullah SAW yang relevan untuk direnungkan oleh gerakan keumatan hari ini: umat yang besar jumlahnya, tetapi kehilangan daya dan pengaruh. Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah, melainkan pada lemahnya persatuan dan ketidakmampuan mengonsolidasikan potensi menjadi kekuatan kolektif.
Dalam konteks inilah Bidang Keumatan PP KAMMI perlu mengambil peran.KAMMI harus mampu membaca arah pembangunan nasional, mengidentifikasi agenda yang memiliki keberpihakan kepada umat, kemudian mengambil peran dalam mengawal implementasinya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki sejumlah agenda strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Program-program ini tidak semestinya dibaca secara parsial melalui perdebatan antara mendukung atau menolak.
Misalnya MBG dan pendidikan, mempertentangkan keduanya adalah cara pandang yang kurang tepat. Anak yang kekurangan gizi akan sulit belajar secara optimal. Sebaliknya, pemenuhan gizi tanpa pendidikan yang berkualitas juga tidak cukup untuk membangun generasi yang unggul. Keduanya merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Karena itu, saya melihat bahwa kebijakan tersebut perlu didorong dan dikawal mulai dari stigma parsial umat sampai pada tataran implementasi kebijakan oleh pemerintah agar mampu menjalankan keduanya secara proporsional, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Begitu pula dengan KDMP. Gagasan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi memiliki landasan kuat dalam semangat Pasal 33 UUD 1945. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana koperasi benar-benar menjadi instrumen ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek kelembagaan yang kehilangan partisipasi masyarakat.
Demikian juga Sekolah Rakyat, yang harus dikawal agar benar-benar menjadi jalan keluar bagi kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dalam perspektif keumatan, agenda-agenda tersebut memiliki irisan dengan nilai maqashid syariah: menjaga jiwa, memelihara akal, dan mewujudkan kemaslahatan. Artinya, ada ruang bagi gerakan keumatan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan besar kebijakan tersebut, tanpa kehilangan daya kritis terhadap pelaksanaannya.
Di sinilah saya melihat pentingnya gerakan Bidang Keumatan PP KAMMI. Kita perlu membangun tradisi gerakan yang tidak sekadar reaktif, tetapi mampu menawarkan perspektif dan rekomendasi. Mendukung kebijakan yang baik bukan berarti menjadi alat legitimasi pemerintah. Sebaliknya, mengkritik kekurangan kebijakan bukan berarti harus menolak seluruh agenda pembangunan.
Bidang Keumatan PP KAMMI berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah, membangun pemahaman konstruktif di tengah masyarakat terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah berdasarkan perspektif nilai-nilai keumatan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam mengawal dan menyukseskan agenda kebangsaan.
