Perjalanan demokrasi Indonesia merupakan perjalanan politik yang panjang dan penuh dinamika. Sebelum Reformasi 1998, kehidupan politik Indonesia berada dalam cengkeraman kekuasaan yang begitu kuat. Kebebasan sipil, terutama kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah, memiliki ruang yang sangat terbatas.
Reformasi 1998 kemudian menjadi titik balik perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu mandat terpenting Reformasi adalah membuka ruang kebebasan sipil, memperkuat supremasi hukum, dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sejak saat itu, masyarakat memiliki ruang yang jauh lebih terbuka untuk mengkritik kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi, bahkan mengoreksi kekuasaan.
Sekarang, kita menyaksikan masih ada praktik korupsi, nepotisme dan persoalan tata kelola pemerintah lainnya. Artinya, mandat reformasi belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan mendasar bangsa. Capaian yang cukup terasa dari amanat reformasi adalah terbukanya ruang kebebasan berpendapat, siapa saja dapat berbicara, menyempaikan kritikan, justru di sinilah timbul persoalan baru.
Kalau kita lihat perkembangan kebebasan pendapat sekarang digunakan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral. Tidak sedikit orang yang berbicara tanpa memahami persoalan secara utuh, menyampaikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, bahkan membangun opini yang berpotensi memicu konflik baru di tengah masytrakat. Saya menyebutnya bumerang demokrasi!
Melihat persolan tersebut, kita mesti mendesain kembali cara pandang kita terhadap demokrasi Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapt. Indonesia mengandung paham demokrasi pancasila, sehingga praktik demokrasi berdasarkan nilai nilai yang terkandung di dalam lima sila, kita bukan menganut demokrasi liberal, kebebasan tanpa batas.
Di dalam buku fiqih demokrasi menyebutkan bahwa demokrasi dipahami sebagai hukmu li al-sya’b yaitu kekuasan milik rakyat. Oleh karena itu rakyat mesti berbicara secara proporsional, berbasis argumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan, guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Saya menawarkan tiga poin utama dalam merawat kebebasan berpendapat agar semakin berkualitas.
- Kebebasan Berbasis Nilai Ketimuran
Indonesia memiliki karakter kebudayaan yang menjunjung tinggi adab, kesantunan, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini semestinya menjadi bagian dari wajah demokrasi kita.
Demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, tidak hanya berbicara tentang kedaulatan rakyat, tetapi juga menempatkan hikmat kebijaksanaan sebagai fondasi dalam kehidupan politik. Artinya, kebebasan tidak boleh kehilangan adab. Kritik boleh keras, tetapi tidak harus merendahkan. Perbedaan boleh tajam, tetapi tidak harus melahirkan permusuhan.
Adab bukan alat untuk membungkam kritik, Justru, kritik yang disampaikan dengan argumentasi dan etika menunjukkan kualitas seseorang dalam berdemokrasi.
- Kebebasan Berbasis Moral Agama
Dalam tradisi Islam, persoalan kekuasaan dan kehidupan politik bukan sesuatu yang terpisah dari agama. Kita mengenal fikih siyasah dan al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah sebagai bagian dari khazanah pemikiran Islam yang membahas kehidupan bernegara.
Islam mengajarkan prinsip qaulan sadidan yaitu perkataan yang benar dan tepat, dan qaulan layyinan, yaitu perkatan yang lemah lembut. Oleh karena itu menjaga prinsip agama dalam kebebasan berpendapt bukan berarti menjadikan agama sebagai alat membungkam kritikan, namun sebaliknya! perbedaan pendapat dibangun di atas kejujuran, kebenaran, dan niat baik memperbaiki keadaan, bukan kebencian dengan niat menjatuhkan orang lain.
- Kebebasan Berpendapat Berbasis Argumentasi
Saya melihat praktek media sosial kita terlalu mudahnya seseorag membangun opini tanpa didukung oleh pengetahuan. Perlu dibedakan antara fakta dan hoax antara argumen dan sentimen jangan sampai mudah menyimpulkan tanpa memahami persoalan secara utuh.
Kita tentu tidak ingin kembali pada masa sebelum Reformasi kita juga tidak ingin terjebak di dalam bumerang Reformasi, kebebasan berpendapat tanpa tanggung jawab sosail.
Kita ingin membangun demokrasi indonesia yang berkualitas, silakan menyampaikan kritikan terhadap kebijakan, silakan terus melantangkan suara perlawanan, tapi ingat, kebebasan berpendapt dibangun oleh nilai budaya ketimuran, nilai agama dan berbasis argumnetasi, sebab demokrasi indonesia bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi tentang siapa yang mampu menghadirkan gagasan terbaik bagi kepentingan bersama.
PP KAMMI (Muhamad Ilham)
