Oleh :Muhamad Ilham, S. H., M. H (Sekbid Sosial Keummatan PP KAMMI)
Ada satu pesan Umar bin Khattab yang ditulis oleh Imam al-Suyuthi di dalam kitab Tarikh al-Khulafa:
سيد القوم، خادمهم
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut.”
Pesan ini bermakna bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kehormatan, kekuasaan, ataupun keistimewaan yang melekat pada jabatan. Sebaliknya, kepemimpinan merupakan amanah untuk melayani, melindungi, dan memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil.
Salah satu kisah menarik dari kehidupan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip tersebut dijalankan.
Kisah Umar bin Khattab dan Unta Abdullah bin Umar
Kisah ini bermula ketika Abdullah bin Umar membeli seekor unta yang kurus menggunakan uang pribadinya. Unta tersebut kemudian digembalakan di padang rumput Madinah, sebuah kawasan yang juga menjadi tempat penggembalaan unta-unta sedekah milik Baitul Maal dan ternak milik masyarakat umum.
Setelah beberapa waktu, kondisi unta milik Abdullah semakin gemuk dan sehat.
Sebagai seorang pemimpin yang memiliki kebiasaan turun langsung melakukan inspeksi terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi, Umar bin Khattab suatu ketika mendapati seekor unta yang tampak sangat gemuk di kawasan tersebut.
Umar kemudian bertanya kepada orang-orang yang berada di sana, “Siapakah pemilik unta ini?”
Mereka menjawab, “Unta tersebut milik Abdullah, putra Amirul Mukminin.”
Mendengar jawaban itu, Umar segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Abdullah bin Umar.
Setelah Abdullah tiba, Umar bertanya, “Milik siapakah unta ini, wahai Abdullah?”
Abdullah menjawab, “Unta ini milik saya, wahai Amirul Mukminin. Awalnya unta ini kurus. Kemudian saya menggembalakannya di padang rumput hingga menjadi gemuk. Setelah itu, saya bermaksud memperdagangkannya untuk memperoleh keuntungan sebagaimana orang lain melakukan aktivitas perdagangan.”
Mendengar penjelasan tersebut, Umar kemudian menyampaikan sebuah pertanyaan sekaligus kritik yang sangat mendalam.
“Ketika orang-orang melihat unta ini, mereka tentu mengetahui bahwa unta tersebut milik putra Amirul Mukminin. Lalu mereka berkata, ‘Gembalakanlah unta milik putra Amirul Mukminin. Rawatlah dengan baik dan berikan minum secukupnya.’ Karena itulah, untamu menjadi gemuk dan keuntungan yang kamu peroleh menjadi berlipat ganda.”
Umar kemudian memerintahkan Abdullah:
“Ambillah kembali modal pokok yang kamu gunakan untuk membeli unta tersebut, kemudian serahkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada Baitul Maal.”
Abdullah bin Umar menerima keputusan ayahnya yang sekaligus merupakan pemimpinnya.
Kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa Umar tidak hanya memperhatikan bagaimana seseorang memperoleh keuntungan, tetapi juga mempertanyakan apakah keuntungan tersebut diperoleh melalui proses yang benar-benar adil.
Empat Pesan Hikmah dari Kisah Umar bin Khattab
- Tidak semua persoalan kepemimpinan bermula dari tindakan yang salah secara hukum.
Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar pada dasarnya bukanlah tindakan yang keliru. Ia membeli unta kurus menggunakan uangnya sendiri, kemudian memelihara, menggembalakan, dan merawatnya hingga menjadi gemuk. Ia tidak meminta fasilitas khusus, tidak memerintahkan aparat kerajaan untuk mengurus ternaknya, dan tidak secara langsung meminta masyarakat memberikan perlakuan istimewa karena statusnya sebagai putra Amirul Mukminin.
Aktivitas tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang pada dasarnya diperbolehkan. Abdullah menjalankan usaha sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Namun, Umar melihat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar benar atau salah secara hukum. Ia melihat adanya kemungkinan ketidakadilan yang muncul akibat kedudukan dan pengaruh kekuasaan.
- Ketajaman berpikir seorang pemimpin terletak pada kemampuannya mencegah ketidakadilan sebelum terjadi.
Kejernihan hati, kekuatan jiwa, dan ketajaman akal menjadikan Umar mampu melihat persoalan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.
Bagi Umar, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang halal dan haram, atau benar dan salah. Ada dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu prinsip kehati-hatian dan pencegahan terhadap penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.
Inilah yang dapat kita pahami sebagai asas preventif dalam kepemimpinan: mencegah munculnya ketidakadilan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya memastikan bahwa dirinya dan keluarganya tidak melakukan pelanggaran secara langsung. Ia juga harus memastikan bahwa kedudukan dan pengaruh jabatannya tidak menjadi jalan bagi munculnya keuntungan yang tidak dapat diakses secara setara oleh masyarakat.
- Privilege keluarga pemimpin merupakan persoalan serius dalam distribusi keadilan.
Ada satu hal yang sangat diperhatikan oleh Umar, yaitu melekatnya identitas sebagai putra Amirul Mukminin pada aktivitas ekonomi Abdullah.
Akibat identitas tersebut, masyarakat mungkin memberikan perhatian, pelayanan, dan perlakuan yang lebih baik kepada Abdullah dibandingkan kepada masyarakat biasa.
Abdullah tidak meminta perlakuan khusus. Umar juga tidak memerintah masyarakat untuk mengistimewakannya. Bahkan, perlakuan istimewa itu mungkin muncul secara sukarela karena rasa hormat dan kecintaan masyarakat kepada keluarga pemimpin.
Namun, justru di sinilah letak ketajaman Umar dalam membaca persoalan kekuasaan.
Sesuatu yang tampak wajar secara sosial belum tentu adil dalam perspektif kepemimpinan. Ketika kedudukan keluarga pemimpin membuat mereka memperoleh keuntungan yang tidak diperoleh masyarakat pada umumnya, maka prinsip kesetaraan dan keadilan telah menghadapi persoalan.
Umar memahami bahwa kekuasaan tidak boleh menjadi sumber keistimewaan bagi keluarga. Sebab, amanah kepemimpinan melekat pada tanggung jawab untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan orang-orang yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.
- Pemimpin harus hadir langsung untuk melihat realitas kehidupan masyarakat.
Kebiasaan Umar bin Khattab melakukan inspeksi langsung merupakan teladan penting dalam kepemimpinan.
Ia tidak hanya menerima laporan dari para pembantunya, tetapi turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat, aktivitas ekonomi, dan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Dengan hadir secara langsung, seorang pemimpin dapat menemukan persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam laporan administratif.
Kepemimpinan tidak boleh hanya dibangun berdasarkan angka, laporan, dan narasi keberhasilan. Seorang pemimpin harus memahami kehidupan masyarakat secara nyata, terutama mereka yang berada di lapisan bawah dan paling rentan terhadap ketidakadilan.
Relevansi Ruh Kepemimpinan Umar dalam Konteks Kepemimpinan Nasional
Kisah Umar bin Khattab bukan sekadar cerita sejarah yang layak dikenang. Ia merupakan refleksi penting bagi praktik kepemimpinan nasional saat ini.
- Menghidupkan kembali ketajaman moral dan intelektual dalam kepemimpinan.
Di tengah kompleksitas persoalan bangsa, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengambil keputusan berdasarkan aturan formal, tetapi juga memiliki kepekaan moral dalam membaca potensi ketidakadilan.
Kepemimpinan Umar mengajarkan bahwa integritas tidak berhenti pada ketiadaan pelanggaran hukum. Integritas juga menuntut keberanian untuk menghindari segala bentuk keuntungan yang berpotensi lahir dari pengaruh jabatan dan kekuasaan.
Kita membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir jauh ke depan, memiliki keberanian melakukan koreksi, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan keluarga.
- Mengakhiri normalisasi privilege keluarga dalam lingkaran kekuasaan.
Dalam praktik kehidupan politik, kedekatan keluarga dengan pemegang kekuasaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Nama besar seorang pemimpin terkadang melekat pada aktivitas bisnis, politik, maupun kepentingan ekonomi anggota keluarganya.
Padahal, persoalan privilege tidak selalu dimulai dari tindakan yang secara terang-terangan melanggar hukum. Ia dapat bermula dari pemberian perlakuan khusus, akses yang tidak setara, serta kemudahan yang muncul karena kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Kita harus memahami bahwa tidak semua yang dianggap wajar oleh lingkungan kekuasaan dapat dibenarkan dalam perspektif keadilan publik.
Di sinilah pentingnya membangun batas yang tegas antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga, antara kewenangan publik dan keuntungan pribadi, serta antara penghormatan kepada pemimpin dan perlakuan istimewa kepada keluarganya.
- Menjadikan integritas Umar sebagai peta jalan kepemimpinan nasional.
Sudah saatnya nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya menjadi bahan ceramah dan narasi keteladanan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik penyelenggaraan negara.
Kepemimpinan harus dibangun di atas prinsip keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab, transparansi, dan keberanian mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Seorang pemimpin harus berani memastikan bahwa keluarganya tidak memperoleh keuntungan yang bersumber dari pengaruh jabatan yang sedang diembannya. Bahkan, ia harus menjadi orang pertama yang menjaga keluarganya agar tidak melampaui batas-batas etika kekuasaan.
Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa adil kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat.
Kisah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar mengajarkan satu hal yang sangat mendasar: keadilan tidak cukup hanya dijaga dari tindakan yang salah, tetapi juga harus dilindungi dari segala kemungkinan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.
Umar tidak menunggu terjadinya skandal, tidak menunggu adanya laporan pelanggaran, dan tidak menunggu masyarakat menyampaikan protes. Ia melihat potensi ketidakadilan, kemudian mengambil tindakan untuk mencegahnya.
Inilah ruh kepemimpinan yang perlu kita hidupkan kembali.
Pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang mampu memberikan keistimewaan kepada keluarganya, melainkan pemimpin yang mampu memastikan bahwa keluarganya tidak memperoleh keistimewaan dari kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.
Sebab, kekuasaan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan fasilitas untuk menguntungkan keluarga dan lingkaran terdekat.
