MATARAM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Mataram mendorong DPRD Kota Mataram untuk lebih responsif dalam menyikapi berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari isu LGBT, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua PD KAMMI Mataram, Muhammad Kharizma Prasetya, S.P., menilai bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan gagasan, kajian, serta rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu membuka ruang dialog yang lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat agar berbagai persoalan publik dapat dibahas secara objektif, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mendorong DPRD Kota Mataram agar tidak hanya menjadi lembaga formalitas, tetapi juga hadir sebagai ruang penyaluran aspirasi dan pengawasan kebijakan publik. Isu-isu strategis yang berkembang perlu mendapatkan perhatian melalui kajian yang serius dan tindak lanjut sesuai kewenangan,” menjadi pesan yang ingin ditegaskan KAMMI Mataram.
Isu LGBT Perlu Dikaji secara Komprehensif
KAMMI Mataram menilai isu LGBT perlu dibahas melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.
Pembahasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada perdebatan atau penilaian sepihak, tetapi menghasilkan pemahaman yang berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pembahasan juga perlu menghormati martabat manusia serta menghindari diskriminasi dan kekerasan terhadap siapa pun.
KAMMI Mataram mendorong agar ruang dialog publik dapat digunakan untuk mempertemukan perspektif akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah, dan elemen kepemudaan dalam membahas persoalan tersebut secara konstruktif.
Karhutla Membutuhkan Perhatian dan Langkah Konkret
Selain isu sosial, KAMMI Mataram menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan kehidupan sosial-ekonomi warga. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan, edukasi masyarakat, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
KAMMI Mataram mendorong DPRD Kota Mataram untuk mengambil peran sesuai kewenangannya, termasuk mengawal kebijakan lingkungan di tingkat daerah dan membangun koordinasi dengan instansi terkait apabila persoalan tersebut berdampak pada masyarakat.
Evaluasi Dua Tahun Prabowo–Gibran Harus Berbasis Data
Dalam konteks nasional, KAMMI Mataram memandang evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum untuk menilai pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah sejak dilantik pada Oktober 2024.
Evaluasi tersebut perlu mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Penilaian terhadap pemerintahan perlu dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, data yang dapat diverifikasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi perdebatan politik, tetapi juga sarana untuk menyampaikan kritik yang konstruktif dan menawarkan rekomendasi perbaikan.
KAMMI Mataram juga mendorong agar aspirasi dan hasil kajian mahasiswa dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui forum dialog, diskusi publik, maupun mekanisme penyampaian aspirasi yang tersedia.
DPRD Harus Membuka Ruang bagi Aspirasi Mahasiswa
KAMMI Mataram berharap DPRD Kota Mataram dapat memperkuat komunikasi dengan organisasi mahasiswa dan kepemudaan melalui forum diskusi serta audiensi yang membahas isu-isu strategis daerah maupun nasional.
Meskipun evaluasi pemerintahan pusat bukan merupakan kewenangan langsung DPRD Kota Mataram, lembaga tersebut tetap dapat memfasilitasi aspirasi masyarakat dan meneruskan masukan kepada lembaga yang berwenang.
Bagi KAMMI Mataram, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial. Kritik, kajian, dan rekomendasi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar menjadi pernyataan tanpa tindak lanjut.
Melalui dorongan ini, KAMMI Mataram menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial, membangun dialog yang konstruktif, dan mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
