Kota Mataram – Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pengurus Daerah KAMMI Mataram melalui Bidang Kebijakan Publik merilis kajian kritis mengenai kondisi pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi di Kota Mataram. Kajian ini menyoroti masih kuatnya persoalan ketimpangan akses, lemahnya tata kelola, keterbatasan infrastruktur digital, problem implementasi kebijakan pendidikan, serta dampak pemangkasan anggaran terhadap kualitas pendidikan tinggi.
Ketua Umum PD KAMMI Mataram, Muhammad Kharizma Prasetya, menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai hak fundamental rakyat, bukan sekadar objek kebijakan administratif.
Berdasarkan kajian tersebut, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 di Kota Mataram menunjukkan masih adanya ketimpangan serius dalam infrastruktur digital pendidikan. Dari total 179 SD negeri dan swasta, sebanyak 9 sekolah tidak mampu mengikuti TKA secara penuh akibat keterbatasan komputer atau Chromebook, bahkan sebagian siswa harus menggunakan laptop guru secara bergantian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya dibarengi pemerataan fasilitas di lapangan. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka juga masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesiapan guru, keterbatasan pelatihan, dan kurangnya sarana pendukung. Sementara sistem zonasi masih memunculkan ketimpangan mutu antar sekolah dan kecemasan masyarakat terhadap akses pendidikan berkualitas.
Di sektor pendidikan tinggi, KAMMI Mataram menilai kebijakan efisiensi anggaran nasional berdampak langsung pada tertundanya pembangunan infrastruktur kampus, keterbatasan fasilitas laboratorium, penurunan kualitas layanan pembelajaran, hingga terhambatnya inovasi dan riset mahasiswa. Perguruan tinggi dinilai menghadapi tekanan besar akibat keterbatasan dana, sementara kebutuhan mahasiswa terhadap fasilitas modern, digital, dan berbasis inovasi terus meningkat. Fenomena pembangunan simbolik yang tidak menyentuh kebutuhan akademik esensial juga dinilai masih menjadi persoalan serius.
Menurut Muhammad Kharizma Prasetya, kondisi pendidikan di Kota Mataram membutuhkan transformasi menyeluruh, mulai dari pembenahan tata kelola, pemerataan fasilitas digital, evaluasi kebijakan zonasi dan Kurikulum Merdeka, hingga reformasi orientasi pembangunan pendidikan tinggi agar lebih berfokus pada kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan tidak boleh berhenti pada formalitas kebijakan. Negara dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap peserta didik, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memperoleh akses pendidikan yang adil, bermutu, dan relevan dengan tantangan zaman,” tegasnya.
Melalui Hardiknas 2026, PD KAMMI Mataram mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat pemerataan sarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki tata kelola satuan pendidikan, serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan esensial, bukan sekadar pembangunan simbolik. KAMMI menilai bahwa tanpa reformasi pendidikan yang substantif, cita-cita menciptakan generasi unggul dan berdaya saing global akan sulit tercapai.
