Oleh: Febriansyah || Ketua Umum PW KAMMI Riau
Ketahanan energi di Indonesia menghadapi permasalahan serius karena meningkatnya ketergantungan pada impor minyak dan LPG. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketidakmandirian energi di tingkat nasional serta dampaknya terhadap daerah penghasil energi seperti Provinsi Riau.
Data menunjukkan bahwa produksi minyak nasional yang tetap di angka 600 ribu barel per hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang lebih dari 1,6 juta barel per hari, sehingga menciptakan defisit besar yang terpaksa dipenuhi melalui impor.
Di sektor LPG, ketergantungan pada impor mencapai lebih dari 80% dari total kebutuhan nasional ironi padahal Indonesia merupakan eksportir LNG. Situasi ini dipicu oleh penurunan produksi dari ladang migas, kurangnya infrastruktur kilang, rendahnya investasi di sektor hulu, serta kebijakan energi yang belum terintegrasi secara baik.
Tulisan ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan energi nasional yang menyeluruh untuk memperkuat ketahanan energi dan mencegah terjadinya krisis di masa yang akan datang.Ketahanan energi adalah elemen penting untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kedaulatan sebuah negara. Indonesia, yang sebelumnya merupakan anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries, kini mengalami perubahan besar dengan beralih menjadi negara pengimpor minyak sejak awal tahun 2000-an. Peralihan ini mencerminkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan energi nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi energi di dalam negeri.
Dalam skala nasional, permintaan energi yang terus bertambah tidak diimbangi dengan peningkatan produksi yang cukup. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada impor energi, terutama minyak mentah dan LPG. Situasi ini semakin diperburuk oleh kekurangan infrastruktur energi dan lemahnya kebijakan dalam eksplorasi serta investasi di sektor hulu migas.
Di tingkat daerah, Provinsi Riau sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia menunjukkan paradoks dalam hal energi, di mana daerah yang kaya sumber daya tidak memiliki kemandirian energi yang memadai.Produksi minyak di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 ribu barel per hari pada tahun 2025, sementara konsumsi dalam negeri telah melebihi 1,6 juta barel per hari (Kementerian ESDM, 2025).
Ketidakseimbangan ini menyebabkan kekurangan sekitar 1 juta barel per hari yang perlu dipenuhi dengan cara mengimpor. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi pengimpor minyak secara tetap. Penurunan dalam produksi minyak terjadi akibat penurunan alami di ladang-ladang yang sudah tua, termasuk di area penting seperti Blok Rokan. Tanpa adanya penemuan cadangan baru yang berarti, diperkirakan bahwa tren penurunan produksi akan terus berlanjut. Ketergantungan Indonesia pada pasokan LPG dari luar negeri sudah sangat tinggi.
Penggunaan LPG di seluruh negara mencapai sekitar 8 hingga 9 juta ton setiap tahunnya, sementara jumlah produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,3 hingga 2 juta ton. Oleh karena itu, lebih dari 80 persen kebutuhan LPG dipenuhi melalui impor.Situasi ini merupakan akibat dari kebijakan pengalihan dari minyak tanah ke LPG yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Di samping itu, keterbatasan pada infrastruktur gas dan kilang juga menjadi hambatan dalam meningkatkan produksi LPG di dalam negeri.Kapasitas pabrik pengolahan minyak dalam negeri yang minimal menjadi salah satu faktor utama tingginya kebutuhan impor bahan bakar minyak. Pabrik-pabrik yang tersedia, termasuk Pabrik Dumai, mayoritas adalah fasilitas tua dengan keterbatasan dalam teknologi. Akibatnya, Indonesia tidak dapat mengolah semua minyak mentah yang ada di dalam negeri dengan efisien, sehingga harus mengimpor produk BBM yang sudah jadi.
Iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian regulasi dan kompleksitas birokrasi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat eksplorasi dan penemuan cadangan baru. Akibatnya, produksi nasional tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai daerah penghasil minyak terbesar, Riau menghadapi paradoks energi. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional, daerah ini tidak memiliki kontrol signifikan terhadap pengelolaan sumber daya energi. Distribusi energi yang bersifat sentralistik menyebabkan daerah tetap bergantung pada kebijakan pusat, sehingga tidak memiliki kemandirian energi yang memadai.
Dalam ranah kebijakan, posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM sangat penting. Walaupun ada usaha untuk mendorong investasi serta hilirisasi sektor energi, langkah-langkah yang diambil masih belum berhasil menurunkan ketergantungan pada impor secara signifikan. Malah, pihak pemerintah saat ini masih mengevaluasi peningkatan impor energi sebagai bagian dari rencana ekonomi.
Metode kebijakan yang cenderung responsif ini menandakan adanya kebutuhan akan reformasi kebijakan energi yang lebih holistik dan berfokus pada jangka panjang.Ketahanan energi Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan tinggi terhadap impor minyak dan LPG.
Ketimpangan antara produksi dan konsumsi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya investasi, serta kebijakan yang tidak terintegrasi menjadi faktor utama permasalahan ini.Provinsi Riau sebagai daerah penghasil energi terbesar juga tidak terlepas dari dampak tersebut.Diperlukan reformasi kebijakan energi secara menyeluruh yang mencakup peningkatan investasi hulu, percepatan pembangunan kilang, diversifikasi energi, serta penguatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya energi. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian energi nasional.
