Oleh : Muhammad Amri Akbar – Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Lini media sosial dalam pekan ini di penuhi oleh video pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos. Yang menarik dalam pidato tersebut ialah di tengah dunia yang diliputi ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi, Presiden Prabowo menegaskan satu gagasan kunci tentang arah pembangunan yang kemudian disebut sebagai Prabowonomics.
Penempatan perdamaian sebagai fondasi ekonomi menjadi relevan ketika arah global justru bergerak sebaliknya. Konflik berkepanjangan dan rivalitas antarnegara telah menggerus kepercayaan, menjadikan stabilitas sebagai komoditas langka dalam ekonomi global. Dalam konteks ini, narasi peace over chaos yang dibawa Indonesia tidak berhenti pada sikap moral, melainkan berfungsi sebagai strategi soft power.
Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai penengah yang kredibel sebuah posisi yang bernilai strategis bagi komunitas ekonomi global yang menempatkan stabilitas sebagai prasyarat utama keputusan jangka panjang. Pesan yang disampaikan bersifat kalkulatif sekaligus normatif dunia tidak kekurangan modal maupun teknologi, tetapi mengalami defisit kepercayaan. Tanpa stabilitas, kemakmuran pada akhirnya akan selalu rapuh.
Kritik Prabowo terhadap greedonomics model ekonomi yang bertumpu pada keserakahan, praktik ilegal, dan pengabaian hukum. Kritik ini menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat direduksi menjadi persoalan angka semata, melainkan harus diukur dari kualitas institusi yang menopangnya. Penegasan pada supremasi hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai prasyarat struktural bagi ekonomi yang sehat, bukan sekadar agenda normatif.
Dalam logika yang sama, Presiden Prabowo dengan lugas memaparkan tentang ketangguhan ekonomi Indonesia yang dimaksudkan untuk membangun persepsi sebagai safe haven di tengah turbulensi global. Namun, optimisme tersebut bersifat bersyarat. Ia hanya akan memiliki daya tahan jika ditopang oleh reformasi yang konsisten dan penegakan kebijakan yang berkelanjutan. Di luar indikator makro, pidato ini juga menandai pergeseran orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia dengan pengentasan kemiskinan ekstrem dan perluasan akses pendidikan sebagai fondasi utama daya saing jangka panjang.
Pada titik inilah Prabowonomics menemukan maknanya. Ia bukan sekadar formula ekonomi, melainkan tawaran arah pembangunan. Prabowonomics berangkat dari kritik terhadap greedonomics, model pertumbuhan yang mengejar keuntungan cepat dengan mengorbankan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan publik. Di tengah dunia yang kian menyadari biaya sosial dari ekonomi eksploitatif, tawaran ini justru memperoleh relevansinya.
Daya tawar Prabowonomics terletak pada penyatuan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi ekonomi. Supremasi hukum diposisikan bukan sebagai hambatan investasi, melainkan prasyarat pasar yang sehat. Transparansi dan pemberantasan korupsi dipahami sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar agenda moral. Investasi pada pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem ditempatkan sebagai sumber daya saing jangka panjang di tengah disrupsi global.
Namun, kekuatan gagasan ini bergantung sepenuhnya pada konsistensi pelaksanaannya. Karena itu, terdapat dua prasyarat penting agar Prabowonomics tidak berhenti sebagai narasi global. Pertama, konsistensi penegakan hukum dan kebijakan harus dijaga tanpa kompromi. Tanpa kepastian hukum yang setara dan berkelanjutan, pesan melawan greedonomics akan kehilangan kredibilitasnya. Dunia tidak hanya mendengar apa yang dikatakan di Davos, tetapi mengamati apa yang benar-benar dijalankan di dalam negeri.
Kedua, pembangunan manusia harus benar-benar ditempatkan sebagai strategi inti, bukan pelengkap. Investasi pada pendidikan, penguatan kapasitas generasi muda, dan perluasan kesempatan ekonomi harus menjadi agenda lintas sektor dan lintas pemerintahan. Tanpa itu, daya saing jangka panjang akan rapuh, betapapun kuatnya indikator makro saat ini. Jika dua prasyarat ini dijalankan secara disiplin, Prabowonomics dapat menjadi tawaran alternatif Indonesia kepada dunia bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus lahir dari keserakahan, dan kemakmuran tidak harus dibayar dengan ketimpangan serta kerusakan sosial. Di tengah dunia yang semakin rapuh oleh krisis yang diciptakannya sendiri, pesan dari Davos itu menemukan maknanya sebagai ajakan untuk kembali menempatkan stabilitas, keadilan, dan manusia sebagai pusat pembangunan.
