Jakarta – Situasi geopolitik global kembali menghadapi ujian berat menyusul eskalasi konflik secara langsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam beberapa hari terakhir. Serangan mematikan di Teheran yang memakan banyak korban jiwa, termasuk gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, secara dramatis telah mengubah peta keamanan di kawasan Timur Tengah. Insiden bersejarah ini berpotensi memberikan efek kejut (shockwave) yang masif pada stabilitas ekonomi serta politik dunia.
Merespons ketegangan tingkat tinggi tersebut, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) meminta Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak gegabah dan sangat cermat dalam mengambil setiap langkah diplomasi luar negeri.
Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa di tengah situasi global yang semakin rapuh, Indonesia tidak boleh sekadar ikut-ikutan terseret dalam polarisasi atau latah memberikan pernyataan tanpa landasan strategi yang jelas.
“Di tengah situasi global yang semakin rapuh dan eskalasi kawasan yang kian meningkat, Indonesia perlu menghitung dengan sangat cermat setiap langkah diplomasi yang dimainkan. Kepentingan rakyat dan negara harus tetap menjadi pijakan utama dalam membangun manuver-manuver tingkat tinggi. Sikap Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada retorika kecaman, tetapi harus pada tindakan antisipatif yang melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional kita dari dampak limpahan konflik ini,” tegas Amri, Selasa, 03/03/2026.
Lebih lanjut, PP KAMMI menyoroti efektivitas lembaga-lembaga inisiasi perdamaian yang ada saat ini, khususnya Board of Peace (BOP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Kegagalan BOP dalam meredam konflik, bahkan di saat inisiatornya sendiri terlibat langsung dalam eskalasi militer, memunculkan tanda tanya besar terkait urgensi keterlibatan Indonesia di dalamnya.
Amri menekankan perlunya tinjauan ulang yang komprehensif dari pemerintah terhadap keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut.
“Pemerintah harus berani mempertimbangkan ulang kembali keanggotaan Indonesia di BOP. Kita harus mengevaluasi secara objektif, apakah keberadaan kita di sana masih sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945? Jika BOP gagal menjadi fasilitator perdamaian yang netral, dan justru gagal menjamin proses transisi serta kemerdekaan Palestina yang selama ini menjadi utang sejarah dunia, maka keanggotaan Indonesia di sana kehilangan relevansinya,” lanjut Amri.
Sementara itu, untuk membaca peta konflik ini dari kacamata multidimensi, Ketua PP KAMMI Bidang Hubungan Luar Negeri, Baihaqi, menyoroti kompleksitas perang proksi energi yang sedang terjadi. Strategi serangan balasan Iran ke titik-titik strategis kawasan Teluk dinilai sebagai manuver mematikan untuk menekan stabilitas perdagangan global.
“Negara-negara Teluk mulai menyadari bahwa AS hanya memaksakan kepentingan Israel dengan mengabaikan konsensus keamanan kawasan. Secara rasional, mereka menghitung potensi kerugian dan menghindari keterlibatan langsung. Di sisi lain, manuver Iran yang secara berani menargetkan fasilitas vital seperti kilang minyak Aramco dan pangkalan militer AS, hingga memicu terhentinya distribusi LNG global dari Qatar, membuktikan bahwa eskalasi ini dirancang untuk memberikan kerugian ekonomi yang masif bagi Amerika Serikat dan sekutunya,” jelas Baihaqi.
Lebih lanjut, ia menegaskan skenario global di balik peristiwa ini, “Ditambah rentannya pasokan energi global pasca terputusnya aliran migas Venezuela beberapa bulan lalu, pergerakan Iran ini secara strategis berada dalam garis koordinasi kepentingan Rusia dan Tiongkok—menjadi alat kejut bagi Eropa dan Amerika Serikat. Ini bukan sekadar perang militer, ini adalah perang proksi energi.”
Melihat kompleksitas pertarungan hegemoni tersebut, PP KAMMI mengingatkan bahwa amanat pembukaan UUD 1945 mewajibkan bangsa ini untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia”.
Oleh karena itu, diplomasi Indonesia harus dipastikan berjalan di atas rel konstitusi. PP KAMMI mendesak Pemerintah RI untuk mengambil peran strategis dan secara tegas menunjukkan posisi “Bebas Aktif”.
“Indonesia harus mandiri, segera melakukan mitigasi untuk mengamankan rantai pasok energi dalam negerinya, dan memastikan bangsa ini berdaulat penuh tanpa tereduksi menjadi sekadar pion dari kepentingan hegemonik pihak manapun, baik poros Barat maupun Timur,” tutup Baihaqi
