Mataram, 12 Agustus 2026 – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Mataram menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif Pemerintah Kota Mataram dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat serta mendukung kebijakan daerah yang berorientasi pada ketertiban, ketahanan keluarga, dan penguatan nilai-nilai sosial.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Dialog dan Diskusi Publik bertajuk “Mataram Harum, Anti Penyimpangan” yang diselenggarakan oleh Bidang Kebijakan Publik KAMMI PD Mataram pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Forum tersebut menghadirkan Ketua DPRD Kota Mataram H. Abdul Malik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram M. Israkh Tantowi, S.I.P., Ketua PW KAMMI NTB Irwan Julkarnain, S.M., serta Ketua PD KAMMI Mataram M. Kharizma Prasetya, S.P.. Diskusi dipandu oleh Soleh Hambali, S.Ak. selaku moderator.
Dalam forum tersebut, KAMMI PD Mataram menempatkan isu penyimpangan sosial, termasuk fenomena LGBT, sebagai bagian dari pembahasan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
KAMMI menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda.
“Mahasiswa tidak harus selalu berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah. Ketika terdapat kebijakan yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka menjadi tanggung jawab kita untuk mendukung dan mengawalnya. Namun ketika terdapat kekurangan, mahasiswa juga harus menyampaikan kritik secara konstruktif,” demikian pokok pandangan yang mengemuka dalam forum.
KAMMI PD Mataram memandang bahwa upaya menjaga Kota Mataram dari berbagai bentuk penyimpangan sosial membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas.
Karena itu, KAMMI PD Mataram mendorong agar kebijakan pemerintah daerah terkait ketahanan keluarga, ketertiban sosial, pembinaan generasi muda, dan pencegahan penyimpangan dapat diperkuat melalui regulasi, edukasi, serta program yang terukur.
Diskusi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kemitraan antara gerakan mahasiswa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Mataram HARUM sebagai kota yang aman, harmonis, religius, berkarakter, dan berintegritas.
KAMMI PD Mataram menegaskan bahwa komitmen menjaga Mataram bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Mataram Harum bukan hanya slogan. Ia membutuhkan komitmen, kebijakan, pengawasan, dan partisipasi seluruh masyarakat.”
