Jakarta, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melalui Bendahara Umum, Wira Putra, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data resmi, ditemukan 47 kasus ketidaksesuaian pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tiga wilayah kerja, yakni, Wilayah I: 5 kejadian, Wilayah II: 30 kejadian, Wilayah III: 12 kejadian.
Total 47 kasus tersebut meliputi temuan makanan tidak layak konsumsi seperti roti berjamur, buah busuk, makanan berbelatung, lauk basi, serta telur mentah atau busuk.
Namun demikian, makanan yang tidak layak tersebut telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Wira Putra menegaskan bahwa langkah korektif yang diambil pemerintah menunjukkan sistem kontrol yang aktif dan responsif.
“Ketika ditemukan 47 SPPG bermasalah, pemerintah tidak menutupinya. Operasional dihentikan sementara, sanksi administratif dijatuhkan, serta diwajibkan perbaikan menyeluruh dengan verifikasi ulang yang ketat sebelum dapat beroperasi kembali. Ini menunjukkan standar tetap dijaga,” ujar Wira Putra.
PP KAMMI khususnya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana, atas komitmen dan kerja kerasnya di tengah arus kritik dan keraguan terhadap Program MBG. Keberanian dan tekad kuat beliau dalam terus membenahi kekurangan serta menjaga kualitas pelaksanaan program mendapat perhatian khusus organisasi.
“Di tengah berbagai kritik dan keraguan publik, Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, tetap menunjukkan keberanian dan tekad yang kuat untuk membenahi kekurangan dan menjaga kualitas program. Konsistensi beliau dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia patut diapresiasi,” tambah Wira Putra.
Menurut PP KAMMI, program sebesar MBG memang membutuhkan pengawalan dan penyempurnaan berkelanjutan. Evaluasi terhadap 47 SPPG harus menjadi momentum pembenahan sistemik agar seluruh penyelenggara memiliki standar kualitas yang sama, baik dalam keamanan pangan, kualitas gizi, maupun tata kelola yang akuntabel.
PP KAMMI mendorong agar penguatan pengawasan, transparansi, dan profesionalisme pelaksana terus ditingkatkan, sehingga tujuan utama program yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.
Sebagai program strategis yang menyentuh masa depan generasi bangsa, MBG perlu dikawal secara objektif, dikritisi bila ada kekurangan, dan didukung ketika ada komitmen nyata untuk berbenah. Masa depan Bangsa Gemilang sudah didepan mata jika keselarasan perbaikan program MBG sejalan dengan gizi yang diterima oleh para penerima manfaat terus terpenuhi.
