Jakarta — Situasi bahan bakar minyak (BBM) nasional memasuki fase yang mengkhawatirkan. Di berbagai daerah, masyarakat menghadapi antrean panjang, distribusi yang tidak merata, serta keluhan terkait kualitas BBM yang diduga bermasalah. Kondisi ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan indikasi kuat kegagalan tata kelola energi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Syafrul Ardi, Sekretaris Jenderal PP KAMMI sekaligus Koordinator Isu Lingkungan BEM SI tahun 2019, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap eskalasi krisis ini.
“Ketika BBM sulit diakses dan kualitasnya diragukan, yang dipertaruhkan bukan hanya kendaraan masyarakat, tetapi stabilitas ekonomi dan keselamatan publik. Ini bukan persoalan kecil—ini kegagalan serius dalam pengelolaan sektor strategis,” tegasnya.
Dampaknya kini menjalar cepat ke sektor kebutuhan pokok. Gangguan distribusi akibat kelangkaan BBM telah mendorong kenaikan harga sembako di berbagai wilayah, memperberat beban masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Rakyat dipaksa menanggung efek berantai: BBM langka, ongkos distribusi naik, harga pangan melonjak. Ini bukti nyata bahwa kebijakan yang tidak terkendali akan selalu berujung pada penderitaan masyarakat,” lanjut Syafrul.
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terbuka dan menyeluruh terhadap kualitas BBM serta membongkar persoalan distribusi yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak cukup dengan klarifikasi normatif, pemerintah harus menghadirkan solusi konkret dan terukur dalam waktu cepat.
Lebih jauh, Syafrul menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kepemimpinan di sektor energi. Ia mendesak Presiden untuk tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga membuka opsi reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jika terbukti tidak mampu mengendalikan situasi dan memulihkan kepercayaan publik.
“Jangan biarkan krisis ini berlarut-larut tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jika tidak ada langkah tegas, publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik dan memperparah tekanan ekonomi di tengah masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah oleh lemahnya pengelolaan. Jika hari ini pemerintah gagal bertindak cepat dan tepat, maka dampaknya akan jauh lebih besar ke depan,” tutupnya.
