Ini bener-bener bikin ‘gedeg’. Melihat konflik internal KAMMI, terutama sengkarut di Sumut dan Riau, rasanya persis seperti narasi keruntuhan Abbasiyah. Ibarat sebuah organisasi besar yang sedang dicabik-cabik beruang (kepentingan elit pusat), lalu datang serigala yang dikira mau menyelamatkan, eh ternyata cuma mau menghisap darah legitimasi (faksi tandingan).
“Awal Petaka: CEO Pusat yang Terlalu Banyak Manuver dan Lupa Akar Rumput”
Sebelum kita bedah kenapa Sumut dan Riau sampai ‘pecah kongsi’, kita harus tahu dulu kenapa ‘perusahaan’ sebesar KAMMI bisa kena krisis kepercayaan.
Setelah sekian lama jadi market leader gerakan mahasiswa, para ‘direksi’ di tingkat pusat mulai kena sindrom terlalu asyik main di level elit politik. Mereka lupa kalau ‘bisnis inti’ KAMMI adalah pengaderan dan gerakan moral. Buat mengamankan posisi dan pengaruh, mereka mulai pakai gaya ‘outsourcing’ kepentingan politik luar ke dalam tubuh organisasi.
Nah, masalahnya, ketika ‘cash flow’ ideologi mulai macet dan instruksi pusat mulai terasa seperti pesanan vendor, para ‘manajer regional’ di Sumut dan Riau mulai sadar: “Loh, ngapain kita harus manut sama instruksi pusat yang cuma mau jualan nama organisasi, tapi nggak paham kondisi lapangan kita?” Di sinilah pintu dualisme dan pembangkangan terbuka lebar.
Siapa para pemain yang bikin ‘Holding Company’ ini goyang?
“Faksi Status Quo: Vulture Capitalist yang Pegang Stempel”
Masuklah pemain pertama: Kelompok yang memegang kendali legalitas di pusat. Mereka ini ibarat Dinasti Buwaihi. Mereka memegang kendali ‘kantor pusat’, punya akses ke stempel resmi Kemenkumham, dan merasa sebagai pemilik saham mayoritas.
Yang bikin suasana panas adalah gaya mereka yang pakai trik Hostile Takeover. Pengurus daerah yang nggak sejalan atau berani kritis langsung ‘diakuisisi’ paksa atau di-PLT-kan (diganti manajer sementara). Mereka membiarkan ‘Brand’ KAMMI tetap ada, tapi wewenangnya diambil alih untuk kepentingan yang bukan buat kemajuan kader, melainkan buat positioning politik tertentu. Daerah cuma dijadikan Brand Ambassador buat ngasih stempel “halal” pada kebijakan pusat yang kontroversial.
“Faksi Reformasi: Pahlawan Penyelamat yang Berujung Dualisme”
Setelah gerah di bawah tekanan ‘Board of Directors’ pusat, munculah gerakan perlawanan dari wilayah-wilayah kuat, terutama Sumut dan Riau. Mereka hadir seperti bangsa Seljuk, membawa narasi “Penyelamat Organisasi” dan “Kembali ke Khittah”.
Di Sumut dan Riau, mereka bikin barisan sendiri, menolak instruksi pusat, bahkan sampai ada mau yang bikin Muktamar tandingan. Awalnya, kader di bawah kegirangan, “Wah, ada White Knight yang mau nyelatin kita dari kesewenang-wenangan pusat!”
Tapi ujung-ujungnya? Sami mawon, Bro! Konflik ini malah bikin organisasi punya ‘dua matahari’. Di satu sisi ada yang punya legalitas formal (stempel), di sisi lain ada yang punya basis massa (operasional). Akibatnya, kader di tingkat bawah bingung mau ikut ‘Sultan’ yang mana. Urusan manajemen organisasi jadi berantakan karena fokusnya habis buat saling lapor, saling pecat, dan berebut klaim siapa yang paling ‘sah’.
“Refleksi Organisasi: Tragedi di Balik Perebutan Kursi”
Kasus KAMMI Sumut dan Riau ini ngasih pelajaran brutal soal ‘hukum korporasi’ dalam pergerakan. Seberapapun hebatnya sejarah ‘brand’ KAMMI, kalau para pemimpinnya cuma sibuk berebut ‘kunci gudang’ dan melupakan ‘konsumen’ (kader dan rakyat), organisasi itu cuma tinggal nama.
KAMMI mungkin masih ada secara administratif, tapi energinya habis di-hijack oleh konflik internal yang nggak berujung. Kalau terus begini, jangan kaget kalau ‘investor’ (calon kader) bakal pindah ke lain hati, dan organisasi ini cuma jadi fosil sejarah yang pernah gagah pada masanya, tapi hancur karena ego para pengelolanya. Tragis banget, kan?
penulis:
